Hasil Sidang BPUPKI dan PPKI (Lengkap)

Hasil Sidang BPUPKI dan PPKI – Sebelum membahas mengenai hasil sidang dari BPUPKI dan PPKI akan saya jelaskan sedikit mengenai BPUPKI dan PPKI.

BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945.

Namun pembentukan BPUPKI sebenarnya tidak hanya untuk meraih simpati dari para pejuang kemerdekaan Indonesia saja agar Jepang dinilai tidak ingkar janji untuk memberikan kemerdekaan ke Indonesia.

PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menggantikan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945.

Pada artikel kali ini akan saya jelaskan sediki tentang hasil sidang BPUPKI dan PPKI, dua badan yang dibentuk oleh jepang untuk mempercepat kemerdekaan indonesia.

Adapun hasil sidang dari BPUPKI dan PPKI adalah sebagai berikut :

Hasil Sidang BPUPKI

Source : Ipospedia.com

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau singkatnya BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai.

BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk menarik hati warga Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia.

Beberapa tugas BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, tata pemerintahan,  aspek-aspek politik, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

BPUPKI pertama dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena tugas-tugasnya telah dilaksanakan. Kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)sebagai penggantinya.

Secara resmi, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai 1 Juni 1945. Sementara sidang keduanya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli sampai 14 Juli 1945.

Selain itu juga sering diadakan pertemuan tidak resmi antar anggota atau panitia kecil BPUPKI.

Hasil Sidang Pertama BPUPKI

Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan dihadiri anggota BPUPKI. Hasil sidang BPUPKI pertama adalah perumusan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Terdapat tiga pembicara yang mencoba memberikan gagasan mengenai dasar negara. Ketiga pembicara itu adalah Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo dan Ir. Soekarno.

Perumusan sidang BPUPKI pun berlangsung cukup rumit dikarenakan merumuskan dasar negara yang amat penting bagi masyarakat Indonesia. Usulan dari M. Yamin, Supomo dan Soekarno pun masih belum menemukan hasil tetap dari tiap anggota.

Akhirnya dibentuklah panitia khusus yang memiliki tugas merumuskan usulan-usulan tersebut. Dengan beranggotakan 9 orang, dengan Ir. Soekarno sebagai panitia kecil itu.

Setelah itu disepakati rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta berisikan 5 poin.

Poin pertama membahas mengenai ketuhanan dan agama, kedua mengenai kemanusiaan, ketiga mengenai persatuan, keempat mengenai permusyawaratan dan yang terakhir tentang keadilan sosial. Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter ini kemudian menjadi rumus dasar Pancasila.

Hasil Sidang Kedua BPUPKI

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI kedua merupaka pembahasan kerangka undang-undang dasar (UUD), bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara dan kewarganegaraan Indonesia.

Dalam rapat ini dibuat panitia perancang undang-undang dasar (UUD) dengan dengan beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Selain itu juga dibentuk panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Mohamad Hatta.

Setelahnya dilaksanakan rapat untuk menentukan wilayah Indonesia merdeka yang meliputi wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan pulau-pulau di sekitarnya.

Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang UUD membentuk  panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, terdiri dari ketua Prof. Dr. Mr. Soepomo dan anggota Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim dan Dr. Soekiman.

Hasil dari sidang kerja panitia perancang UUD yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 dilaksanakan rapat pleno BPUPKI yang telah menerima laporan dari panitia perancang UUD.

Terdapat 3 hak utama yang harus dimasukkan kedalam UUD 1945 yakni pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD serta batang tubuh UUD.

Konsep proklamasi kemerdekaan direncanakan akan disusun dengan cara mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar sebagian besar diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

Hasil Sidang PPKI

Source : Wikipedia

Sidang PPKI dilaksanakan sebanyak tiga kali, yakni pada tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945.

Setiap sidang menghasilkan ide, gagasan dan keputusan masing-masing yang dibahas, meliputi pembentukan konstitusi, struktur pemerintahan, komite nasional dan pasukan negara.

Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945

Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945.

1. Mengesahkan UUD 1945

Hasil sidang PPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara.

PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Mengenai rancangan batang tubuh UUD 1945 sudah dibuat oleh BPUPKI sebelumnya.

Disamping itu dilakukan juga revisi Piagam Jakarta dimana terdapat kalimat ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ yang diubah menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

2. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden

Hasil sidang pertama PPKI berikutnya adalah memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden Indonesia.

Atas usulan Otto Iskandardinata secara aklamasi, Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden Indonesia pertama didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presidennya.

3. Membentuk Komite Nasional

Sidang PPKI juga memutuskan pembentukan sebuah komite nasional. Fungsi komite nasional ini adalah agar sementara membantu tugas-tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Hasil Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945

Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang kedua.

1. Membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi

Hasil sidang PPKI kedua adalah pembentukan pemerintah daerah. Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi, dimana setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah.

Mengenai 8 provinsi yang dibentuk beserta nama gubernurnya adalah sebagai berikut :

No Provinsi Nama Gubernur
1 Sumatra Teuku Mohammad Hassan
2 Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo
3 Jawa Tengah R. Panji Suroso
4 Jawa Timur R. A. Suryo
5 Sunda Kecil I Gusti Ketut Puja Suroso
6 Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Nor
7 Sulawesi Mr. J. Ratulangi
8 Maluku Dr G. S. S. J. Latuharhary

2. Membentuk komite nasional daerah

Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, selanjutnya juga dibentuk komite nasional di tingkat daerah di tiap-tiap provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

3. Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara

Hasil sidang kedua PPKI berikutnya adalah pembentukan 12 kementrian kabinet di tiap departemen serta 4 menteri negara non-departemen.

Berikut adalah nama-nama menteri dan departemen yang dipimpin pada kabinet Republik Indonesia yang pertama.

No Nama Menteri Departemen
1 R.A.A. Wiranata Kusumah Departemen Dalam Negeri
2 Mr. Achmad Soebardjo Departemen Luar Negeri
3 Prof. Dr. Mr. Soepomo Departemen Kehakiman
4 Ki Hajar Dewantara Departemen Pengajaran
5 Abikusno Tjokrosujoso Departemen Pekerjaan Umum
6 Abikusno Tjokrosujoso Departemen Perhubungan
7 A.A. Maramis Departemen Keuangan
8 Ir. Surachman Tjokroadisurjo Departemen Kemakmuran
9 Dr. Buntaran Martoatmojo Departemen Kesehatan
10 Mr. Iwa Kusuma Sumantri Departemen Sosial
11 Soeprijadi Departemen Keamanan Rakyat
12 Mr. Amir Syarifudin Departemen Penerangan
13 Wachid Hasjim non-departemen
14 Dr. M. Amir non-departemen
15 Mr. R. M. Sartono non-departemen
16 R. Otto Iskandardinata non-departemen

4. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia

Setelah sidang PPKI kedua dilaksanakan, rapat kecil yang menghasilkan keputusan agar segera membentuk Tentara Rakyat Indonesia (TNI). Berdasarkan usulan Adam Malik, pembentukan pasukan tentara nasional berasal dari tentara Heiho dan PETA.

Disamping itu anggota kepolisian dimasukkan kedalam departemen dalam negeri. Keputusan ini dihasilkan dari buah pikiran Otto Iskandardinata.

Kemudian Otto Iskandardinata, Abdul Kadir dan Kasman Singodimerjo ditugaskan untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara.

Hasil Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945

Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang ketiga.

1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Pada sidang pertama telah diputuskan agar membentuk komite nasional, namun baru di sidang ketiga Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) resmi terbentuk. Sebanyak 137 anggota KNIP dilantik yang terdiri dari golongan muda dan masyarakat.

Pada sidang KNIP, Kasman Singodimerjo ditunjuk sebagai ketua. Selain itu terdapat tiga wakil ketua, yakni M. Sutarjo sebagai wakil ketua (pertama), Latuharhary wakil ketua (kedua) dan Adam Malik wakil ketua (ketiga).

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)

Hasil sidang PPKI ketiga diantaranya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Pembentukan PNI pada awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Tujuannya agar menghasilkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat.

Rancangan awal PNI sebagai partai tunggal di Indonesia kemudian ditolak. Pada akhir Agustus 1945, rencana ini dibatalkan dan semenjak itu gagasan yang hanya terdapat satu partai di Indonesia tidak pernah dimunculkan lagi.

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Hasil sidang ketiga PPKI menghasilkan keputusan agar membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Fungsi BKR sendiri adalah untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Berkaitan dengan pembentukan BKR, maka PETA, Laskar Rakyat dan Heiho resmi dibubarkan. Pembentukan tentara kebangsaan Indonesia harus dilaksanakan sesegera mungkin demi kedaulatan negara Republik Indonesia.

Demikian sedikit pembahasan tentang Hasil sidang BPUPKI dan PPKI pada artikel kali ini.

Jangan lupa untuk share artikel ini agar dapat dibaca banyak orang, hitung-hitung bisa menambah ilmu kita dan juga bisa saling berbagi pengalaman hidup kita, sampai jumpa di artikel berikutnya!!! seee yaaaaa.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *